Suap = Korupsi Loh!

Pernah mengurus surat-surat , perijinan atau karena satu dan lain hal harus berurusan dengan kantor pemerintahan? Bagaimana kesan anda ketika berhadapan dengan para pegawai negeri yang bertugas di bagian pelayanan publik?

Ini pengalaman pribadi saya ketika dua tahun yang lalu mengurus perpanjangan KTP, yang dimulai dari RT/RW setempat, lalu maju ke kelurahan. Di kelurahan saya sangat kecewa dengan para petugas yang melayani masyarakat. Saya datang ke kantor kelurahan pukul 9 pagi, kantor masih sepi para petugas terlihat ogah-ogahan menerima saya pagi itu. Saya diterima oleh seorang petugas perempuan dengan sikap yang kurang sopan terhadap tamu, selesai mengutarakan maksud kedatangan saya si ibu petugas langsung memproses urusan saya. Setelah selesai, si ibu tadi menyerahkan surat yang saya butuhkan sambil dengan tidak malu-malu meminta uang kepada saya sebagai “biaya administrasi” sebesar Rp 20.000,-. kemudian saya beri uang, karena sudah lumrah kalau mengurus urusan di kantor pemerintahan pasti harus bayar “uang administrasi” *tidak resmi*.

Lain cerita, adik saya pernah ke kelurahan untuk mengurus kesalahan nama pada pasport. Lagi-lagi petugas yang melayani di kantor kelurahan meminta uang sebesar Rp 150.000,- untuk “biaya administrasi” *gubrak*. Kebetulan Mama saya saat itu ikut mengantar adik ke kelurahan. Mama saya bertanya kepada petugas apakah biaya Rp 150.000,- resmi atau tidak? Dan kalau itu adalah biaya resmi, Mama saya minta tanda terimanya. Petugas kelurahan mengakui bahwa itu adalah biaya tidak resmi. Akhirnya Mama saya memberikan uang sebesar Rp 20.000,-.

Pernah juga ke kantor Polisi (Polsek) untuk mengurus surat kehilangan, Pak Polisi yang mengurus surat kehilangan memang tidak meminta uang, tetapi saya melihat empat orang sebelum giliran saya selalu menyelipkan uang ke meja Pak Polisi setelah urusan mereka selesai. Akhirnya ketika dapat giliran saya pun ikut-ikutan menyelipkan uang sebesar Rp 20,000,- untuk Pak Polisi, karena ia sudah membuatkan saya selembar surat kehilangan.

Yang namanya “biaya administrasi tidak resmi”aliyas pungutan liar ini sudah menjadi hal yang lumrah dan merupakan kebiasaan kita sehari-hari. Bener kan?

Nah, ternyata di dalam “Buku Saku Korupsi KPK” pun disebutkan bahwa memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan merupakan hal yang lumrah dan wajar di dalam masyarakat kita, karena dianggap sebagai bagian dari budaya ketimuran. Padahal kebiasaan inilah yang lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi.

Meskipun saat ini kosa kata “Korupsi” sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tetapi tindakan koruptif terus berlangsung dan salah satunya disebabkan karana masih sangat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi.

Korupsi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti : penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi, menyelewengkan atau menggelapkan (uang dsb).

Sebetulnya tindakan korupsi itu bukan saja sebagai sesuatu yang merugikan negara, tetapi dalam UU No 31 Th 1999 juncto UU No. 20 Th, 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan ada 7 kelompok tindak pidana korupsi : kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, berbuat curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Menurut saya pribadi, terjadinya tindakan korupsi ini bukan semata-mata disebabkan oleh oknum petugas atau pegawai negeri saja. Tetapi hal ini terjadi karena kita sebagai masyarakat lah yang melegalkan terjadinya praktek pungutan liar,tanpa menyadari bahwa tindakan ini termasuk dalam katagori tindak Korupsi. Tujuannya antara lain supaya ursan kita cepat selesai. Hal ini yang menyebabkan pegawai negeri di kantor pemerintah yang bertugas melayani masyarakat menjadi ketagihan meminta dan selalu berharap-harap diberi imbalan. Padahal mereka adalah abdi negara, yang sudah digaji oleh negara untuk melayani masyarakat dengan baik. Sebaliknya masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari negara, tanpa harus memberikan imbalan atau tanda terima kasih kepada petugas.

Mungkin masih banyak yang belum tau arti “Gratifikasi”. “Gratifikasi” adalah suatu pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang , rabat,komisi,pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-Cuma, yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki oleh abdi negara. Gratifikasi ini adalah salah satu dari 7 kelompok tindak pidana korupsi.

Jadi, tindakan kita memberikan imbalan sebagai tanda terima kasih kepada petugas adalah termasuk dalam katagori “Gratifikasi”. Nah loh, makanya jangan kebiasaan deh ngasih-ngasih imbalan seperti itu. Bayangkan bagaimana jadinya jika kita terus menerus memelihara kebiasaan korupsi ini? Bisa terjadi kekacauan dan ketidakadilan dimana-mana.

Menurut data pacific Economic and Risk Consultacy pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia *malu-maluin yah*. Nggak salah sih, memang dalam kenyataan sehari-hari praktek korupsi terjadi di semua tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat kita. *duh prihatin dan ngeri jadinya*

Kita sebagai masyarakat seharusnya berperan aktif dalam memberantas korupsi, dengan cara memahami lebih dalam apa saja yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Diantaranya dengan menghapus kebiasaan memberikan imbalan terima kasih kepada petugas abdi negara. Jangan cuma bisa berkoar-koar “Berantas Korupsi” saja, tapi ketika ngurus KTP di Kelurahan masih ngasih “biaya administrasi tidak resmi” kepada petugas.

Masih takut karena nanti urusan kita akan dipersulit karena nggak ngasih imbalan? Harusnya sih gak usah takut ya. Kan sudah jelas aturannya. Tapi bagaimana karena setiap ngurus sesuatu masih saja ada oknum petugas abdi negara yang minta imbalan. Ya justru itu, kita yang harus mengingatkan mereka. Caranya bisa dicoba dengan menanyakan apakah imbalan yang mereka minta itu resmi atau tidak? Kalau resmi, mintalah tanda terimanya. Sebaliknya kalau tidak resmi…..ini yang harus diwaspadai, artinya si petugas mau coba-coba melakukan tindak pidana korupsi, gak usah dituruti…tolak saja dengan tegas. Mintalah jalur yang resmi, biarpun waktu pengurusan lebih lama dan ribet, nggak apa-apa…cara ini lebih halal dan toyib.

Susah!! Iyah, memang susah mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging ini. Tapi masa kita mau diam saja membiarkan negara ini jadi rusak berantakan gara-gara korupsi? Nggak mau donk ya, kasihan anak cucu kita nanti. Saya sendiri masih harap-harap cemas kok setiap kali datang mengurus surat-surat ke kantor pemerintahan.

Belakangan ini setelah digembar-gemborkan reformasi birokrasi menurut saya agak lumayan hasilnya. Barusan aja saya mengurus surat-surat ke salah satu kelurahan di Bandung. Kelurahan yang saya datangi suasananya berbeda dengan dua tahun yang lalu. Kali ini terdapat satu buah meja besar sebagai front desk. Saya langsung dilayani di front desk oleh petugas. Dan tak lama kemudian urusan saya sudah selesai. Petugas menerima saya dengan baik,cepat dan tidak meminta imbalan. Meskipun dari mata para petugas masih terlihat harapan ingin diberi imbalan oleh kita. Begitu juga ketika saya ke Departemen Agama, petugasnya ramah sekali…tapi dari sorot matanya masih berharap ingin diberi imbalan oleh kita. Tentu saya beri imbalan dengan ucapan “terima kasih” itu saja sudah cukup.

Mudah-mudahan di masa yang akan datang, korupsi lenyap di negara kita. Bisa kah? Semoga…. Uang yang bisa diselamatkan dari hasil korupsi nanti bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Yang pasti suasana aman, dan damai pasti akan tercipta.

Sumber : BUKU SAKU KPK

2 thoughts on “Suap = Korupsi Loh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s